Bupati Usahakan Pertemuan Dengan Pusat,
Terkait Pembangunan Jembatan Ayun
KOTABARU – Bupati H Irhami Rijdani
sudah delapan kali mendatangi Kementerian Kehutanan RI, mengurus tentang boleh
tidaknya lahan cagar alam seluas kurang lebih 8 hektar d Tg Ayun dipakai untuk salah
satu areal pembuatan Jembatan Tg Ayun, sebagai sarana transportasi dari Pulau
Kalimantan ke Kabupaten Pulau Laut, Kotabaru.
Selama ini transportasi dari Pulau
Kalimantan ke Kotabaru, juga yang sifatnya distribusi barang dan jasa, masih
menggunkan jalur laut, salah satunya dengan kapal penyeberangan. Padahal, dari
keterangan BPBD Kotabaru yang diambik dari situsnya, dikatakan kalau
pembangunan jembatan ayun bisa selesai dan beroperasi secara optimal maka PDRB
(Produk Daerah Regional Bruto) akan meningkat sebanyak 2,8% atau Rp150 M dalam
setahun.
Sedangkan anggaran pembangunan jembatan
sendiri sudah sedia, sejumlah Rp1 Triliun, dari PT Silo. Seperti yang dikatakan
oleh Kabid Bina Marga dan Sumber Daya Air Kotabaru, H Adrian Noor ST MT, dengan
dana sebesar itu maka Pemkab sudah bisa membangun konstruksi jembatan sepanjang
3 kilometer. Sayang, Kementerian Kehutanan RI belum memberikan keputusan izin
pakai untuk sebagian areal cagar alam yang nantinya akan digunakan kontraktor
meletakkan tiang-tiang pondasi jembatan.
Pemerintah sendiri, dalam hal ini
Bupati, terus akan berupaya “membujuk” pusat agar bisa memberikan izin
penggunaan 8 hektar lahan cagar alam itu. “Ini kita harapkan agar bisa
secepatnya selesai, supaya roda perekonomian kita bisa lebih meningkat lagi.
Doakan, semoga pada pertemuan berikutnya dengan Kementerian Kehutanan akan
membuahkan hasil yang baik,” ujar Bupati Irhami Rijdani, Jumat (20/01),
disela-sela acara demo pengasapalan yang dilakukan oleh PT Nextbase Enterprise
di jalan depan Kampus Poltek Kotabaru.
Masyarakat pun menyambut baik usaha
pemerintah daerah yang terus berupaya agar pembangunan jembatan yang
menghubungkan antara Pulau Kalimantan dengan Kotabaru bisa segera terealisasi.
Karena, kata mereka, dengan adanya jembatan itu diharapkan transportasi barang
dan jasa bisa terdistribusi dengan lancar. “Kalau hanya andalkan Fery, maka itu
akan sangat lambat, karena Fery tidak bisa angkut sekaligus truk-truk yang
bermuatan berbagai macama barang dagangan atau hasil perkebunan,” ujar A Yani,
warga Pulau Laut Barat. (mr-119)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar